Yogyakarta | Narasi Desa – Saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing OPD mempunyai program untuk memajukan desa. Bahkan desa saat ini diurus oleh 30 Kementerian. Sehingga diperlukan sebuah upaya agregasi kolaborasi dalam pelaksanaannya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang-tindih dan pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya.
Bahasan ini muncul dalam acara Workshop Penyusunan Tata Kelola Kolaborasi dalam Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Data yang berlangsung di aula Lantai 7 Gedung Bank BPD DIY hari ini, Selasa (15/3/2022).
Kepala Badan Kesbangpol DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso, SH mengatakan bahwa setiap OPD sudah baik dalam kesamaan visi ikut serta memajukan desa, yang sebaiknya berkolaborasi.
“Setiap OPD yang mempunyai visi memajukan desa, ada baiknya kita berkolaborasi. Kami sepakat dengan satu istilah saja yakni Desa Mandiri Budaya. Karena seyogyanya desa itu memang masyarakatnya mandiri dan berbudaya, yang mana budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia,” jelasnya, dilanjutkan dengan membuka workshop.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyambut baik acara workshop ini. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa acara ini sesuai dengan visi Bank BPD DIY yakni membangun pengembangan ekonomi daerah. “Sebanyak 56.702 merchant dari sektor wisata dan UMKM yang bekerjasama dengan kami, termasuk Wisata Tebing Breksi dan Kemiri Kepuh. Untuk yang lain dari kecamatan-kecamatan/kapanewon, BUMDes dan wisata desa silakan kami siap membantu dalam hal pendanaan, pendampingan dan digitalisasi,” jelasnya.
Ditambahkannya untuk target ke depan, semua UMKM di desa dan semua BUMDes di DIY akan diajak bergabung menjadi mitra, dengan memberi berbagai program edukasi misalnya mengedukasi bagaimana cara transaksi dengan cash management system dan tentunya ikut terus mendorong mengembangkan UMKM-UMKM di desa-desa.
“Kemudian kami mendukung juga untuk pengembangan desa-desa wisata seperti di beberapa daerah di Gunungkidul yang masyarakatnya mulai berubah mindset-nya, terutama yang terkait dengan potensi desanya,” pungkasnya.
Ditambahkannya, soal pendanaan jangan sampai program KUR salah sasaran. Terlebih selama dua tahun terakhir, UMKM anggota Sibakul Jogja sudah mencapai 302.799.
Ketua DPN ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, mengatakan total anggaran untuk pengembangan UMKM mencapai 4,85 T yang tersebar di 22 Kementerian/Lembaga. “Ujung tombaknya negara adalah desa, maka dari itu kita perlu memetakan ekosistem yang ada selama ini. BUMDes, Pokdarwis, UMKM, Sektoral (pertanian, perhutanan, perikanan) semuanya harus dipetakan demi terciptanya desa menjadi agregator kolaborasi,” ujarnya.
Acara ini juga menghadirkan narasumber konsultan Ekonomi Global, Arum Kusumaningtyas dan narasumber dari Dinas Koperasi & UKM DIY, Wisnu Hermawan, MT dengan peserta dari berbagai elemen masyarakat antara lain dari Pokja Ketahanan Ekonomi DIY, ABDSI, akademisi, media dan perangkat desa. (Nch)