Yogyakarta – Narasidesa.com | Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting”. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kamis-Jum’at, 16-17 Maret 2023, di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, KH. M. Imam Aziz, mengatakan bahwa setidaknya ada lima pilar percepatan penurunan stunting yang dihasilkan oleh Setwapres atas operasionalisasi dari Perpres Nomor 72 tahun 2021, yakni peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian & Lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa. Yang kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
“Yang ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di Kementerian/ Lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota & Pemerintah Desa. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Dan yang kelima adalah penguatan & pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wapres (Setwapres), Dr. Suprayoga Hadi, M.S.P, mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan atas arahan Wapres dalam rangka memantau implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
Dalam FGD terungkap bahwa di DIY, Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten yang terbaik dalam penurunan angka stunting, sementara Gunungkidul menjadi yang terrendah. “Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain karena topografi wilayah. ketersediaan air bersih dan faktor kemiskinan,” ujar Kepala Pusdeka UNU Yogyakarta, Rindang Farihah.
Sejumlah poin komitmen berhasil dirumuskan, di antaranya adalah Pengurus Wilayah (PW) NU DIY dan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DIY selaku perwakilan elemen masyarakat sipil sepakat berkomitmen untuk mengaktivasi jaringan kerja masing-masing di level cabang dan ranting maupun lembaga turunannya untuk terlibat dalam percepatan penanganan stunting di wilayah DIY. Selain itu, para pihak yang hadir dalam FGD berkomitmen untuk menyuarakan lebih luas terkait pentingnya isu stunting, sekaligus mengajak multi-pihak, baik masyarakat, pemuka sosial-keagamaan, media, pemerintah, serta pelaku industri dan filantropi untuk bersinergi dan meningkatkan peran sertanya dalam percepatan penanganan stunting di Indonesia.
UNU Yogyakarta juga berkomitmen untuk menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu isu prioritas dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rektor UNU Yogyakarta, Widya Priyahita Pudjubudojo, S.IP, M.Pol.Sc, mengatakan UNU siap mendorong lahirnya jaringan kerja Perguruan Tinggi di wilayah DIY untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di DIY. “Kami juga siap mendorong lahirnya jaringan kerja PTNU se-Indonesia untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia. Selain itu, kami pun akan berusaha ikut mengembangkan knowledge management system atas praktik penanganan stunting di Indonesia,” ungkapnya.
Dalam FGD tersebut, hadir pula Kepala BKKBN DIY, perwakilan Kementerian Agama. serta jajaran pemerintah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Selain itu, hadir pula kepala desa, akademisi, perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta kader Posyandu yang selama ini bergerak sebagai ujung tombak dalam penurunan angka stunting di DIY. (Nch)