Bantul – Narasidesa.com | Musyawarah besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap untuk Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilu 2024 mendatang. Ada 9 sikap hasil Mubes di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. Salah satunya meminta pengurus NU netral dalam Pemilu 2024.
“Ini merupakan salah satu ikhtiar dari warga NU. Merupakan hak dari warga NU untuk merefleksi tentang khittah Nahdlatul Ulama, termasuk melakukan upaya yang dianjurkan oleh khittah yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran,” kata Koordinator Pelaksanaan Mubes, Hasan Basri Marwa di Kampung Mataraman, Minggu (28/1/2024).
“Untuk menegur para pengurus karena ada beberapa fakta telah melanggar khittah mendukung salah satu paslon,” ujarnya. Hasan Basri juga mengatakan bahwa kegiatan ini berdekatan dengan Harlah NU ke 101, juga sebagai upaya mensyukuri dengan cara tetap belajar dari amanat pendiri dan ulama masa lalu.
Mubes ini diikuti ratusan orang dari seluruh Indonesia, PCNU, hingga pengurus Pimpinan Cabang Internasional (PCI). Hasil mubes ini akan disampaikan kepada warga NU. Pihaknya memohon Rais Aam NU untuk tegas menonaktifkan pengurus yang melakukan penggalangan dan mobilisasi yang mendukung salah satu paslon. Dia mencontohkan, saat KH Hasyim Muzadi maju sebagai capres mendampingi Megawati tahun 2004, yang menonaktifkan Rais Aam saat itu KH M A Shahal Mahfuzh.
“Memohon ketegasan Rais Aam jika ada bentuk penggalangan dan mobilisasi kepada paslon tertentu secara terbuka. Hak penonaktifan (pengurus NU) bukan pada warga, kita taat aturan organisasi. Itu hak Rais aam,” ucapnya.
Sementara itu, KH Imam Aziz yang juga ikut hadir saat pembukaan, mengatakan bahwa NU itu berada dalam ekosistem bernegara, ada negara ada masyarakat, dan NU itu merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas). “NU selama ini hanya dibiarkan sebagai subordinat, semestinya NU diposisi yang tidak meminta-minta, tapi setara. Pemahaman ini yang mestinya dimiliki, sehingga NU tidak di bawah para pejabat, seperti bupati ataupun presiden sekalipun. Jangan sampai memposisikan NU itu di bawah,” tegasnya.
Adapun hasil pernyataan sikap Mubes Nahdliyin Nusantara, di antaranya memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU. Selain itu, acara Konferensi Besar (Konbes) dan Harlah hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah jam’iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisir dukungan kepada salah satu Paslon dalam Kontestasi Capres-Cawapres untuk pemilu 2024, sehingga jam’iyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jam’iyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain.
Poin lain yang disampaikan adalah memohon kepada Pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon capres-cawapres yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon, ini sebagai amanah dari Khittah NU. Pemihakan kepada salah satu paslon yang dilakukan oleh Jam’iyah Nu merupakan pelanggaran atas Khittah NU. Pengurus NU juga diminta agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.
Koordinator Tim Pengurus Mubes Nahdliyin Nusantara, Nur Cholik Ridwan mengatakan, salah satu yang mendorong diadakannya Mubes karena ada gerusan politik praktis yang terlalu dalam yang terjadi di NU. “Sehingga akhirnya hanya mengurusi paslon mengurusi day to day politik, itu ranah partai politik, organisasi politik, bukan ranah NU,” tegasnya. Dikatakannya, NU harus lebih berbicara politik yang bersifat kebangsaan. (nch)