Konsorsium Pancasila – ABDSI dan Otorita IKN Jajaki Kerja Sama Strategis Pendampingan UMKM dan Desa Penyangga Nusantara
IKN, Kamis 24 April 2025 — Dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) sebagai initiative leader Konsorsium Pancasila dan Otorita IKN menggelar pertemuan strategis hari ini, Kamis (24/4), untuk menjajaki kerja sama pendampingan UMKM, koperasi, dan desa-desa di wilayah inti dan penyangga Nusantara.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif di kantor Otorita IKN, dengan menghadirkan jajaran pimpinan kedua belah pihak. Dari ABDSI hadir langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN), Cahyadi Joko Sukmono didampingi Ketua DPW ABDSI Kalimantan Timur, Farid Manaf. Sementara itu, dari pihak Otorita IKN, pertemuan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan tim teknisnya.
Pertemuan ini menjadi titik awal dari kolaborasi jangka panjang dalam pengembangan UMKM masa depan yang berbasis ekosistem dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi besar IKN sebagai “smart and sustainable city” yang tidak hanya mengedepankan kemajuan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum ABDSI menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dalam membangun ekosistem UMKM dan koperasi. “Kami menawarkan skema pendampingan berbasis data dan kebutuhan lokal. Ini bukan hanya soal pelatihan, tapi juga penguatan kelembagaan, akses pasar, teknologi, dan keberlanjutan,” ujarnya.
Fokus awal kerja sama mencakup tiga hal utama: kajian roadmap pengembangan UMKM dan koperasi di kawasan IKN dan sekitarnya, pelatihan berjenjang bagi pelaku usaha lokal, serta program pendampingan berkelanjutan di tingkat desa. ABDSI yang telah berpengalaman lebih dari dua dekade dalam pemberdayaan ekonomi lokal, dinilai sebagai mitra strategis untuk mewujudkan transformasi ekonomi kerakyatan di kawasan Nusantara.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pengembangan UMKM menjadi elemen penting dalam desain IKN ke depan. “Pembangunan IKN bukan sekadar membangun kota, tetapi membangun peradaban. Dan itu harus melibatkan masyarakatnya secara aktif,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, kedua pihak akan membentuk tim teknis bersama untuk merumuskan skema kerja sama konkret dan memulai pilot project di beberapa desa penyangga IKN.
Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan IKN tidak melupakan akar ekonomi rakyat dan membuka ruang kolaborasi yang luas bagi penguatan sektor UMKM dan desa sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.