Enam Bansos 2021 yang Akan Disalurkan Mulai Januari

ByTim Redaksi

29 December 2020

JAKARTA | NARASIDESA.COM – Pemerintah memutuskan akan melanjutkan 6 program Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2021 nanti. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka Jakarta yang membahas khusus tentang penyaluran bansos 2021 di Jakarta, Selasa (29/11) kemarin.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 408,8 triliun dari APBN 2021 yang dialokasikan dalam 6 jenis Bansos yang dua diantaranya akan mulai disalurkan di bulan Januari nanti. Keenam program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Keluarga Harapan

Jumlah Kepesertaan PKH telah ditambahkan dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM dengan total anggaran ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini sudah ada sebelum adanya pandemi sejak 2017.

Selain ditambkan volumenya, PKH 2021 juga dilakukan beberapa penyesuaian. Sebagaimana dilansir dari situs resmi Kementerian Sosial, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp 250.000 per bulan. Sedangkan, siswa SD sebesar Rp 75.000 per bulan, siswa SMP sebesar Rp 125.000 per bulan, dan siswa SMA sebesar Rp 166.000 per bulan. Bagi penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia (70 tahun ke atas) akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

Penerima PKH juga berhak atas fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainya. Di setiap kecamatan akan terdapat SDM Pendamping PKH yang siap mengawal proses pencairan bantuan agar tepat sasaran

2. Bantuan tunai dan bantuan Jabodetabek

Bansos tunai akan disalurkan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat. Untuk wilayah Jabodetabek, yang sebelumnya berupa bantuan sembako, akan diubah menjadi bantuan langsung tunai. Sedangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako) indeksnya sama Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga untuk 12 bulan. Bantuan langsung tunai wilayah Jabodetabek akan diantar langsung oleh petugas dari PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos, karena nanti kalau datang ke kantor Pos kita khawatir nanti timbul kerumunan. Karena itu, akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Ibu Risma,” Demikian disampaikan oleh Kemenko PMK kepada pers.

Dalam pelaksanaan pencairan bantuan, pemerintah bekerja sama dengan PT Pos dan bank himbara ((himpunan bank milik negara) yang ditunjuk. Seluruh bank himbara diminta mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang telah diberikan.

Ketika dana sudah masuk di rekening harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini adalah digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari Covid-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

3. Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepesertaan juga diperbanyak dari semula pada tahun 2020 sejumlah 15,2 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM di tahun 2021. Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Total anggaran untuk BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun

4. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja dipastikan bakal terus berlanjut hingga 2021 mendatang. Sejauh ini, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut. Namun bentuk program ini masih akan dibahas apakah akan tetap sama sebagaimana dijalankan pada tahun 2020 kemarin ataukah kembali pada rencana awal dalam bentuk pengembangan kompetensi kerja murni.

5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)

Dana desa dalam pagu APBN 2021 sebesar Rp 72 triliun yang kebijakannya telah diatur dalam Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam tahun 2021 pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dengan total nilai 14,4 triliun yang direncanakan akan berbeda dengan teknis pelaksanaan sebelumnya. Jika di tahun 2020 disalurkan BLT Desa sebesar 300 ribu selama 6 bulan, untuk tahun 2021 akan disalurkan selama 12 bulandengan nilai bantuan sebesar 200 ribu per bulan.

Baca juga 3 Prioritas Dana Desa 2021 Menurut Penjelasan Gus Mendes PDTT

6. Diskon listrik

Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat, pemerintah juga menganggarakan program diskon biaya listrik selama 6 bulan yang dianggarkan sebesar 3,78 triliun.

Di luar keenam program yang sudah disosialisasikan tersebut, pemerintah juga mengumumkan telah menganggarkan Rp 48 triliun untuk mensubsidi iuran kelompok PBI BPJS Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Subsidi itu ditujukan untuk 98,8 juta peserta.

(Kontributor Jakarta : Yudi Rangga)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *